PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN ASPEK PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KOPERASI KARYAWAN PT ”X”)

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur segala aspek untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial bagi seluruh warga negaranya tak terkecuali para pekerja di Indonesia. Pekerja berhak untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta jaminan kesehatan BPJS dan pemberi kerja wajib bertanggung jawab mendaftarkan pekerjanya untuk memperoleh pelayanan atas jaminan kesehatan BPJS tersebut. Studi ini membahas tentang kewajiban pemberi kerja untuk mengikutkan pekerja dalam jaminan kesehatan BPJS karena implementasi di terdapat perusahaan yang belum mengikutkan pekerjanya dalam jaminan kesehatan BPJS. Jaminan kesehatan tersebut memberikan dampak positif bagi perusahaan berupa penghematan atas pajak terhutang PPh pasal 29 daripada pemberi kerja menyelenggarakan jaminan kesehatan mandiri. Dikarenakan biaya yang timbul dalam mengikuti jaminan kesehatan BPJS dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto pemberi kerja. Selain itu manfaat bagi pekerja adalah mendapatkan pelayanan medis dan non medis yang mencakup pelayanan promotif, prefentif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat serta bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan